Jaring Masukan, BKPSDM Bondowoso Gelar Forum Perangkat Daerah
BONDOWOSO — Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bondowoso menggelar Forum Perangkat Daerah pada Senin (23/2/2026) di Aula Antapura Nayaka Wibawa. Forum ini membahas penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027 sekaligus konsolidasi isu strategis kepegawaian.
Sekretaris BKPSDM Moh. Munir membuka kegiatan dengan memaparkan rancangan Renja 2027, termasuk isu strategis, permasalahan prioritas, serta rekomendasi penyelesaiannya. Forum diikuti sekitar 50 peserta yang merupakan kasubag kepegawaian dari seluruh perangkat daerah se-Kabupaten Bondowoso.
Kepala BKPSDM Puspo Pranoto menegaskan pentingnya pembenahan manajemen ASN ke depan. “Kami sedang menyiapkan evaluasi disiplin pegawai yang lebih terukur, sekaligus mendorong penerapan manajemen talenta dan sistem penilaian kinerja yang obyektif serta berdampak langsung pada organisasi,” ujarnya menjawab pertanyaan wartawan.
Empat kepala bidang turut memberikan paparan teknis. Kepala Bidang Informasi Pegawai menyampaikan agenda peremajaan data ASN, Bidang Pengembangan memaparkan penguatan kompetensi, sementara Bidang Kinerja dan Penghargaan menyoroti kebijakan terbaru terkait disiplin dan penilaian kinerja. Materi manajemen talenta kembali diperdalam oleh Sekretaris BKPSDM.
Forum ini sekaligus menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Bondowoso Nomor 000.7.2/4/430/2026 tentang penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2027. Dalam edaran tersebut, seluruh perangkat daerah diminta menyempurnakan Renja berpedoman pada RPJMD 2025–2029 dan Rancangan Awal RKPD 2027, serta memastikan program dan indikator kinerja tersusun secara terukur dan akuntabel.
Selain itu, hasil forum perangkat daerah wajib disampaikan kepada BAPPERIDA paling lambat 24 Februari 2026 untuk diverifikasi sebagai bahan Forum Lintas Perangkat Daerah.
Puspo menambahkan, BKPSDM berkomitmen memastikan perencanaan SDM aparatur selaras dengan arah pembangunan daerah. “Intinya, kualitas ASN harus naik seiring tuntutan reformasi birokrasi dan target kinerja daerah,” katanya.