Berita

BKPSDM-BONDOWOSO – Bupati Bondowoso, DR.Abdul Hamid Wahid,M.Ag  menerima penghargaan Humanis Leader Award dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh,S.H,.M.H,  Jumat (23/10/2026). Penghargaan tersebut diberikan atas perhatian Pemerintah Kabupaten Bondowoso terhadap kehidupan keluarga aparatur sipil negara (ASN), khususnya melalui kebijakan penataan pegawai yang mempertimbangkan kedekatan tempat tugas dengan domisili.

Menariknya, penghargaan ini merupakan yang pertama kali diberikan BKN di Indonesia. Penyerahannya berlangsung di sela kegiatan senam bersama yang diikuti sekitar 3000 ASN di Alun-Alun Raden Bagus Asra, Bondowoso.

“Ini adalah yang pertama di Indonesia. Saya menyerahkan penghargaan berupa Humanis Leader Award kepada Bupati Bondowoso atas perhatiannya kepada ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso,” ujar Zudan.

Penghargaan tersebut tidak terlepas dari program unggulan Si Zona yang telah dijalankan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam penataan guru dan kepala sekolah. Program ini dinilai sejalan dengan upaya BKN mendorong kebijakan kepegawaian yang lebih memperhatikan keseimbangan antara kepentingan organisasi dan kehidupan keluarga pegawai.

Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, menyambut hangat kehadiran Kepala BKN beserta jajarannya. Dalam sambutannya di hadapan peserta senam bersama, Bupati Hamid menyebut kunjungan tersebut sebagai momentum istimewa bagi pemerintah daerah.

“Hari ini terasa sangat istimewa karena Bondowoso mendapat kunjungan resmi dari bapaknya ASN, yaitu Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh. Semoga momentum hari ini menjadi pelecut bagi Kabupaten Bondowoso untuk melaksanakan tata kelola manajemen ASN dengan lebih baik,” ungkap Bupati Hamid.

Kunjungan Kepala BKN tersebut diharapkan dapat semakin memperkuat komitmen Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam membangun manajemen kepegawaian yang profesional, berkeadilan, sekaligus memperhatikan kesejahteraan ASN.

Berlanjut ke Pendopo, Kepala BKN Paparkan Program dan Pentingnya Inovasi

Seusai mengikuti senam bersama, Zudan melanjutkan agenda kunjungan kerjanya dengan memberikan arahan dalam kegiatan bertajuk Pembinaan Pegawai di Pendopo Bupati Bondowoso.

Kegiatan tersebut diikuti jajaran pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, serta para kepala subbagian umum dan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

Dalam arahannya, Zudan kembali memberikan apresiasi terhadap kebijakan Bupati Bondowoso yang dinilainya sejalan dengan salah satu program unggulan BKN, yakni penataan pegawai dengan mempertimbangkan kedekatan tempat tugas dengan domisili dan keluarga.

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan pendekatan penting dalam membangun manajemen ASN yang lebih humanis. Penataan pegawai tidak semestinya hanya dilihat sebagai urusan administratif, tetapi juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari pegawai.

“Kalau dekat dengan rumah dan keluarga, rasa capek, waktu ke kantor, dan biayanya lebih murah. ASN bisa berkonsentrasi, lebih fokus bekerja, sehingga karyanya dan pelaksanaan tugas-tugasnya bisa optimal,” jelas Zudan.

Ia berharap kebijakan serupa dapat segera direalisasikan secara lebih merata di berbagai daerah di Indonesia.

Si Zona, Mendekatkan Tempat Tugas dengan Keluarga

Program Si Zona menjadi salah satu terobosan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam penataan tenaga fungsional guru dan kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan.

Melalui program tersebut, pemerintah daerah berupaya mempertimbangkan kedekatan lokasi tugas dengan tempat tinggal pegawai, sepanjang tetap memungkinkan berdasarkan kebutuhan organisasi dan pemerataan pelayanan pendidikan.

Kebijakan ini berangkat dari kenyataan bahwa jarak antara rumah dan tempat kerja kerap menjadi persoalan tersendiri bagi pegawai. Perjalanan yang jauh bukan hanya menyita waktu, tetapi juga menambah biaya transportasi dan mengurangi kesempatan berkumpul bersama keluarga.

Dengan penempatan yang lebih dekat, pegawai diharapkan dapat mengurangi beban perjalanan, memiliki waktu lebih banyak bersama keluarga, dan menjalankan tugas secara lebih optimal.

Pelaksanaan Si Zona di Bondowoso disebut telah memperoleh banyak tanggapan positif dari kalangan guru dan kepala sekolah. Meski demikian, pemerintah daerah tidak menjadikan faktor domisili sebagai satu-satunya dasar penataan pegawai.

Kebutuhan organisasi, kesesuaian kompetensi dan jabatan, ketersediaan formasi, serta pemerataan pelayanan pendidikan tetap menjadi pertimbangan penting.

Artinya, tidak semua guru maupun kepala sekolah dapat ditempatkan di sekolah yang berdekatan dengan rumahnya. Namun, sepanjang kebutuhan pelayanan memungkinkan, faktor kedekatan dengan keluarga menjadi salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Pendekatan inilah yang mendapat perhatian Kepala BKN. Kebijakan penataan ASN diharapkan tidak hanya menghasilkan distribusi pegawai yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, tetapi juga mendukung kesejahteraan dan produktivitas mereka.

Penghargaan Humanis Leader Award yang diterima Bupati Bondowoso menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan tata kelola kepegawaian yang profesional sekaligus memperhatikan aspek kemanusiaan.

Inovasi Harus Menjawab Persoalan Masyarakat

Selain menyoroti penataan ASN, Zudan juga mengingatkan pentingnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, inovasi bukan sekadar menciptakan program baru atau memperbanyak kegiatan, melainkan harus mampu menghadirkan perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Keberhasilan pemerintah, kata Zudan, tidak cukup diukur dari banyaknya inovasi yang berhasil dilahirkan. Ukuran yang lebih penting adalah seberapa besar manfaatnya, berapa banyak persoalan masyarakat yang berhasil diselesaikan, dan sejauh mana inovasi tersebut memberikan kemudahan dalam memperoleh pelayanan publik.

Karena itu, setiap perangkat daerah didorong untuk mengembangkan inovasi yang berangkat dari persoalan nyata di lapangan. Program yang dirancang harus memiliki tujuan jelas, dapat dilaksanakan, dan menghasilkan manfaat yang terukur.

Zudan juga menekankan pentingnya memastikan seluruh kegiatan pemerintah daerah berjalan dalam satu arah kebijakan pembangunan. Setiap program yang disusun organisasi perangkat daerah harus memiliki kontribusi terhadap pencapaian visi dan misi Kabupaten Bondowoso.

Dengan demikian, kegiatan pemerintah tidak berhenti pada penyerapan anggaran atau terlaksananya agenda rutin, tetapi harus mampu menunjukkan hasil nyata yang mendukung tujuan pembangunan daerah.

Pesan tersebut sekaligus menjadi pengingat bagi para pejabat yang hadir bahwa inovasi bukan semata-mata urusan aplikasi, teknologi, atau penghargaan. Penyederhanaan prosedur, percepatan pelayanan, serta kemampuan menyelesaikan persoalan masyarakat juga merupakan bagian penting dari inovasi pemerintahan.

Pesan Kepala BKN mengenai pentingnya inovasi yang berdampak juga menjadi tantangan bagi seluruh perangkat daerah. Setiap kebijakan, program, dan kegiatan perlu diarahkan untuk menyelesaikan persoalan nyata, mempermudah pelayanan, serta mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Bondowoso.

Pada akhirnya, keberhasilan reformasi birokrasi tidak hanya terlihat dari penghargaan yang diterima atau jumlah inovasi yang dihasilkan, tetapi terutama dari perubahan nyata yang dirasakan ASN dan masyarakat.