Berita

Posisi Aparatur Sipil Negara (ASN) memang cukup dilematis dalam kontek Pemilihan Umum. Meski sudah diikat dengan aneka peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa ASN harus netral namun dari berbagai kajian menunjukkan ASN merupakan pihak yang paling rentan dan berpotensi dipengaruhi atau terseret oleh entitas politik.

Sebagai bentuk antisipasi dini terhadap potensi pelanggaran netralitas maka pemerintah kabupaten Bondowoso merasa perlu kembali mensosialisasikan netralitas ASN. (Hari ini 21/06).

Kesempatan pertama yang menjadi lokus sosialisasi adalah Kecamatan Taman Krocok. Wilayah kecamatan sebelah utara kabupaten ini menjadi sasaran sosialisasi yang melibatkan seluruh ASN dari berbagai profesi yang ada di wilayah Taman Krocok, Tenggarang, Tegalampel, Curahdami, Binakal, Pakem dan Wringin. Ribuan ASN tumpah ruah hadir dalam acara tersebut.

Sementara, Pj. Bupati Bondowoso didampingi oleh sejumlah pejabat yakni Pj.Sekretaris Daerah, Kepala BKPSDM dan sejumlah pejabat penting lainnya serta para camat tampak kompak ikut hadir.

Dalam kesempatan memberikan sambutan, Pj bupati Bondowoso kembali mengingatkan para ASN di lingkungan pemerintah kabupaten Bondowoso untuk  tetap menjunjung tinggi netralitas menghadapi pemilihan kepala daerah tahun 2024. “Netralitas adalah harga mati, mengingat dalam UU ASN, kedudukan seorang pegawai harus netral dan tidak boleh memihak terhadap salah satu paslon atau partai politik” Tegas Pj.Bupati memberikan warning. “Pelangggaran terhadap netralitas akan menimbulkan konflik kepentingan dan mengganggu stabilitas pemerintahan,” Imbuhnya

Dalam acara tersebut juga diserahkan piagam Satya Lancana Karya Satya kepada 24 PNS dan Surat Keputusan kenaikan pangkat periode Juni 2024 kepada 23 PNS.

Sementara itu, pada hari yang sama, BKPSDM Bondowoso kembali mengumumkan diluncurkannya platform digital baru berupa microsite sebagai wadah komunikasi dua arah antara BKPSDM dengan para klien yang notabene adalah ASN di seluruh wilayah Kabupaten Bondowoso. “Melalui platform ini para ASN dapat mencermati seluruh persyaratan aneka jenis pelayanan di BKPSDM dan mempertanyakan banyak hal ,” ungkap kepala BKPSDM. (Mahfud Junaedi).

Mahfud menjanjikan untuk mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi lebih responsif, transparan dan akuntabel.

Acara sosialisasi kemudian usai setelah dilakukan sesi dialog untuk mengetahui banyak persoalan seputar permasalahan di lingkup ASN. (Team Humas BKPSDM)